Bacakan Teks Proklamasi, Ketua MPR RI : Siapapun Presiden 2024, Harus Mampu Hadapi Gelombang Geopolitik Dunia

JAKARTA,  GTN  - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menjadi pembaca teks Proklamasi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Arkamelvi Karmani sebagai Perwira Upacara, Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan sebagai Komandan Upacara serta Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas sebagai pembaca doa. Upacara dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara.

Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Maju. Dipimpin Komandan Kompi Paskibraka Danki A Yonif 7 Mar Brigif 4 Mar BS Kormar Kapten Ganteng Prakoso. Lilly Indriani Suparman Wenda mewakili Provinsi Papua Pegunungan sebagai pembawa bendera merah putih. Tiga siswa lainnya dari kelompok 8 yang bertugas mengibarkan bendera adalah Bintang Wirasatya RA sebagai komandan kelompok 8 mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.

"Upacara kali ini sangat spesial, karena akan menjadi upacara terakhir di DKI Jakarta. Mulai tahun depan, upacara akan diselenggarakan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Usia 78 tahun bukanlah usia muda dalam sebuah kemerdekaan. Setelah 78 tahun, akhirnya kita sudah memulai proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, di posisi geografis yang berada di tengah antara Indonesia Barat dan Timur. Bukan sekadar pemindahan ibu kota negara, melainkan juga memindahkan berbagai pola pembangunan dari yang semula Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris," ujar Bamsoet usai membacakan teks Proklamasi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/8/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, upacara kali juga spesial, karena menjadi upacara terakhir menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, upacara kali ini harus dijadikan momentum bagi para bakal calon presiden dan wakil presiden serta para pendukungnya untuk tetap menjaga semangat dan persatuan bangsa.

Selain Indonesia pada tahun 2024 nanti juga akan ada berbagai negara adikuasa yang akan menyelenggarakan Pemilu. Antara lain Pemilu Taiwan pada Januari 2024 yang akan mempengaruhi kondisi Tiongkok dan Amerika; Pemilu Rusia pada 17 Maret 2024; serta Pemilu Amerika Serikat pada 5 November 2024.

"Sebagai negara besar yang berada pada pusaran kepentingan geopolitik global, siapapun Presiden Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2024 nanti, harus mampu membawa kapal besar Indonesia menghadapi gelombang geopolitik dunia yang semakin sulit diprediksi. Saat ini saja, dunia masih menghadapi ketegangan akibat perang Rusia-Ukraina yang memperlihatkan bahwa perdamaian seakan masih menjadi konsep yang menggantung di awang-awang," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, perang menunjukkan secara gamblang cara pandang para pemimpin dunia di tengah peta kekuatan global yang multipolar yang seringkali mementingkan motif politik dan ekonomi, dibandingkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Di tengah situasi tersebut, patut diapresiasi peran pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan.

"Perang Rusia-Ukraina, ketegangan Tiongkok-Taiwan, hingga potensi konflik di semenanjung Korea, merupakan sebagian dari beberapa isu yang dipandang berpengaruh pada stabilitas geo-politik global. Sekaligus mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara kita harus dimaknai secara holistik dan multidimensional. Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional yang didukung semangat kerjasama segenap elemen bangsa, sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman: Tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat," terang Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Universitas Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad (PADIH Unpad) ini menambahkan, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara kaya sumberdaya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri.

"Kita patut bersyukur, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di usia kemerdekaan ke-78 tahun ini Indonesia telah mengukir beberapa prestasi di bidang ekonomi. Salah satunya, peringkat daya saing Indonesia meningkat dari posisi 44 pada tahun 2022 menjadi ke posisi 34 dari total 64 negara di dunia, berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking 2023. Posisi tersebut menjadikan Indonesia melampaui beberapa negara di Asia Pasifik seperti Jepang yang berada di posisi 35, India di posisi 40, dan Filipina di posisi 52," pungkas Bamsoet. 

(*) GTN