GOWA TALLO NEWS

GOWA TALLO NEWS

Kamis, 12 Desember 2024

Kegiatan Binwassos Potensi Dirgantara, Kaskoopsud I : Tugas Potdirga Ciptakan Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat


TULANG BAWANG, GTN - Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) Kaskoopsud I Kolonel Pnb Riky Helman, melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi (Binwassos) Potensi Dirgantara di Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. (Kamis, 12-12-2024).

Kedatangan Aspotdirga Kaskoopsud I didampingi Pabandyabakkomsos Spotdirga Letkol Sus Firdaus Bustam, langsung disambut hangat para Kepala Dinas dan Perwira di Gedung Arkaloka Mako Lanud BNY.

Aspotdirga Kaskoopsud I dalam sambutannya menyampaikan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi potensi dirgantara ini merupakan salah program kerja Spotdirga Koopsud I yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan potensi dirgantara bagi insan TNI AU khususnya Lanud BNY guna mendukung terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam aspek pertahanan udara.

"Tugas Potdirga diantaranya membantu pemerintah menyelenggarakan pertahanan negara, mensejahterakan masyarakat, menggelar komunikasi sosial, penelusuran potensi dan minat kewilayahan serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat" tegas Aspotdirga Kaskoopsud I.

Sementara itu Danlanud BNY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadislog Lanud BNY menyampaikan, kegiatan Binwasos Potdirga Koopsud I ini dapat menjadi sarana guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para personel Lanud BNY khususnya Babinpotdirga dalam melaksanakan peran pembinaan dirgantara di masyarakat.

Kegiatan diikuti seluruh personel Lanud BNY dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari para personel kepada Spotdirga Kaskoopsud I mengenai potensi dirgantara di wilayah Lampung, serta dilanjutkan dengan peninjauan sarana Ordirga Lanud BNY.


(Susi) GTN

Rabu, 11 Desember 2024

Kodam XII/Tpr Gelar Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2024 di Rindam XII/Tpr


SINGKAWANG, GTN - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, memimpin langsung Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Penerimaan Calon Bintara Prajurit Karier (PK) TNI Angkatan Darat Gelombang II TA 2024 di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Rabu (11/12/2024). 

Sebanyak 420 calon siswa hari ini mengikuti sidang pemilihan penerimaan calon Bintara PK TNI AD. Sidang pemilihan ini merupakan salah satu tahap penting dalam proses seleksi untuk memastikan hanya calon-calon terbaik yang memenuhi kriteria fisik, mental, dan intelektual sebagai prajurit TNI AD.

Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, tuntutan tugas Prajurit TNI ke depan semakin berat dan kompleks, dengan potensi ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang mungkin timbul dari dalam maupun dari luar akibat pengaruh dinamika global yang terjadi saat ini. 

"Sehingga dibutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berkualitas guna menjaga keutuhan NKRI. Langkah awal dalam menyiapkan prajurit yang berkualitas adalah dengan melaksanakan seleksi sesuai norma dan melalui sidang pemilihan tingkat Pusat Penerimaan Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2024," katanya. 

Selanjutnya Pangdam XII/Tpr menjelaskan, sidang pemilihan ini adalah untuk mengecek dan memeriksa data hasil rik/uji, dimana dengan dihadirkannya calon secara langsung akan lebih obyektif dan valid terhadap data yang telah dituangkan di dalam buku sidang. 

"Selaku ketua panitia, saya sangat berharap agar kegiatan ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memilih calon yang berkualitas sehingga Calon Bintara yang terpilih adalah calon yang benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," harapnya. 

(Mardjono) GTN


Selasa, 03 Desember 2024

Hoax Beredar Selama Rekapitulasi Suara di Kalbar, Kasatgas Himbau, Jangan Percaya!


PONTIANAK, GTN - Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Kapuas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif selama proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 selesai. Selasa (03/12/2024).

Dalam himbauannya, Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Kapuas Polda Kalbar mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya, terutama berita hoaks yang dapat memperburuk situasi.

“Proses rekapitulasi suara adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada. Kami mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kedamaian, serta tidak mudah terhasut dengan informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Kombes Pol Raden Petit Wijaya dalam himbauannya.

Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pilkada berlangsung. 

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan lancar hingga Pilkada selesai.

"Polda Kalbar, melalui Operasi Mantap Praja Kapuas, berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan patroli dunia maya guna memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada gangguan yang merugikan," pungkas Kombes Pol Raden Petit Wijaya.

(Andi Bahtiar) GTN

Senin, 02 Desember 2024

Pemeriksaan Handphone Para Personel, Dansatsiber TNI Pimpin Langkah Konkret Memberantas Judi Online di Lingkungan TNI


JAKARTA, GTN - Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen TNI Ari Yulianto, sebagai Komandan Subsatgas Pemberantasan Judi Online melaksanakan pemeriksaan terhadap handphone (HP) milik personel Mabes TNI setelah kegiatan upacara mingguan, bertempat di Lapangan Upacara B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/12/2024).

"Hal ini dilakukan bedasarkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1452/IX/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan dan Penindakan Pelanggaran Prajurit/PNS TNI dalam Bentuk Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," ujar Dansatsiber.

Lebih lanjut Ia mengutarakan bahwa,"Langkah ini merupakan bentuk konkret peran TNI dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk memberantas praktik perjudian online yang semakin marak. Sebagai wujud komitmen tersebut, TNI telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dengan dukungan peralatan forensik canggih dari personel Satuan Siber (Satsiber) TNI," terangnya.

"Dengan adanya pemeriksaan ini,"tandas Brigjen TNI Ari Yulianto," TNI menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas personel serta mendukung penuh pelaksanaan tugas dihadapkan tangtangan yang semakin komplek. TNI terus berupaya menjaga kedisiplinan internal sekaligus berkontribusi dalam pemberantasan berbagai bentuk kejahatan siber di Indonesia."

(Alamsyah) GTN

Sabtu, 30 November 2024

SMAN 5 Tamsel Melalui Ketua Komite Edarkan Sumbangan Wajib Rp 1.800.000,-/ Tahun Tuai Protes Keras Orang Tua Murid


KABUPATEN BEKASI, GTN - SMA Negeri 5 Tambun Selatan mengedarkan surat sumbangan wajib kepada para Siswa dan Siswi dari mulai kelas 10,11 sampai 12 tertanggal 23  September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komite SMAN 5 Tambun Selatan Sunarso HS, SE, MM dengan surat  tembusan langsung pada Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan, Agung, sebesar Rp 1,800.000,- pertahun, menuai protes keras Orang Tua Murid yang merasa keberatan dengan cara-cara yang dilakukan sehingga dinilai selain telah melanggar aturan alias tidak di benarkan, Semena-mena dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, (30/11/2024).

Keberatan Orang Tua murid tersebut disampaikan melalui Whatsapp Call dan Massage kepada Awak Media terkait dengan pungutan yang dianggap liar dengan mematok harga berdalih sumbangan.

"Anak saya kelas 12, hari ini ada pungutan, pungutan yang ketiga kali ditahun pertama di pungut nah tapi berdasarkan musyawarah kami orang tua tidak keberatan karena ada musyawarahnya," ungkap H Ata Suryadi SE SH.

Lanjutnya," Tahun kedua kita masih tetep membayar sekalipun tidak ada musyawarah bahkan yang menyampaikannya Wali kelas langsung di japriin oleh Wali Kelas tidak ada  Surat seperti tahun yang sekarang ini. Nah kita masih membayar, nah tahun ketiga ini dengan terang-terangan tuh menempelkan nomor rekening Komite tanpa adanya musyawarah... yang kita masalahkan adalah apakah satu, di benarkan yang kedua, tanpa musyawarah, jadi ada dua  persoalan, nah dari Undang-Undang yang saya fahami mestinya, hari ini semangat baru, Pak Prabowo segala macem. Pendidikan itukan sudah sepakat jangan ada bayar-bayar... apalagi di Negeri," sambung Ketua LBH Intan Penegak Keadilan.

"Komite Sekolah juga harus menjelaskan bila di tanya oleh temen-temen Media bahwa uang 1,8 itu untuk apa? sebab di tahun keduapun tidak ada penjelasan. Jujur hari ini selaku Orang Tua murid saya marah dengan keputusan Komite Sekolah yang menurut saya tuh satu semena-mena, dua Pungli karena tidak beralasan dan tidak ada musyawarahnya dan kami tidak pernah di undang itu," tandasnya.

Lebih lanjut H Ata Suryadi SE SH.menegaskan bahwa keberadaan Komite sekolah tersebut adalah hanya sebagai "Kedok Belaka"atas suruhan pihak Sekolah untuk menarik Pungutan Liar dengan berdalih sumbangan yang di wajibkan.

"Justru sekarang ini adanya Komite Sekolah itu 'Berkedok" sebenarnya pungutan itukan oleh Sekolah, cuman "Berkedok" di lakukan oleh Komite Sekolah. Mestinya apapun kebutuhan itu kepada seluruh Orang Tua dan Wali Murid...ini karena tidak maka kita anggap Pungli..langsung mematok sekian ya marahlah...kita butuh transparanlah terus butuh aturannya, apa memang di benarkan? kan kita sudah sepakat," ungkapya.

"Pertama saya tuh ,Komite Sekolah tuh sebenarnya hanya mengkamuflase buat narik pungutan-pungutan itu, untuk apa juga adanya Komite Sekolah?," terangnya.

Ditanyakan penilaiannya secara pribadi  terhadap prilaku Kepala Sekolah dan Ketua Komite terkait dengan Pungutan tanpa mustawarah tersebut.

"Tadi dua hal itu, dari sisi aturannya bagaimana hei  bapak Kepala Sekolah..hei Komite Sekolah apakah anda di benarkan untuk memungut sumbangan dari anak..kan namanya sumbangan tapi ditentukan, apa kurang kursi..kan ada dari pemerintah ada Bos nya kenape jadi dibebankan ke Orang tua?, katenye kita mau sepakat Pendidikan Gratis, kan gaji Guru udah di GajiAPK di jamin oleh Bos lalu apa yang menjadi masalah?," paparnya.

" Ini Sudah melanggar peraturan Kemendikbud Larangan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Negeri Pungutan dan/ atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik,dan meminta komite bertanggung jawab atas adanya Surat Edaran sumbangan pertahun yang sangat memberatkan orang tua siswa kelas," tuturnya.

" Ini sudah melanggar peraturan Kemendikbud Sementara itu, pungutan di sekolah bersifat wajib dan mengikat, sehingga melanggar aturan jika dilakukan di sekolah negeri. Pungutan liar di sekolah dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," imbuh Ketua LBH Intan Penegak Keadilan.

Ia juga memberikan himbauan kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan dan Ketua Komite Sekolah bahwa, "Gratis Pendidikan itu, mestinya enggak boleh begitu. Ini terjadi di SMA Negeri 5 Tambun Selatan yang mewajibkan muridnya berikan sumbangan Rp 1.800.000,- pertahun nya," pungkas H Ata Suryadi SE SH.

Sebelumnya Tim Awak Mediapun telah berulang kali ingin mengkonfirmasi pihak sekolah, namun Kepala Sekolah SMAN 5 Tamsel, Agung selalu tidak ada di Kantor dan di Sekolah. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari pihak keamanan Sekolah.

"Kadang-kadang pak ada ..kan ngajar dua tempat pak satu lagi di SMAN 9 kalau enggak salah, coba tanya aja disana pak, say jarang melihat..saya jujur saja pak jadi Security disini kaga di pandang sebelah mata pak sama siapapun..cuman patung tengkorak hidup pak," beber Sutanto pada Awak Media. (26/11/2024).

"Kita sudah sampaikan..bapak sudah dua kali kesini tapi satpam mana di orangin pak..jadi pak Agung jarang kemari paling kadang sebentar ude pergi lagi..begitu pak," tukas Security SMAN 5 Tamsel.

Sejak berita tersebut diturunkan Tim Awak Media terus berupaya terus menghubungi pihak terkait guna mendapatkan penjelasan dari pihak Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan.

(Joggie) GTN


Jumat, 29 November 2024

Resmikan Lorena Sports Hub Bogor, Wamendagri Berharap Dapat Mendorong Ekosistem Ekonomi Kreatif Masyarakat


BOGOR, GTN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap peresmian Lorena Sports Hub Bogor bisa mendorong ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bima kepada awak media usai menghadiri opening Lorena Sports Hub, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/11/2024).

“Kita melihat satu prospek untuk menyumbang bagi economic growth. Jadi target [pertumbuhan ekonomi] nasional 8 persen, di Bogor ini bisa disumbang dengan tempat ini, dan ada ekosistem ekonomi kreatif yang juga bisa berkembang di sini,” katanya.

Bima menyampaikan, Lorena Sports Hub menawarkan berbagai fasilitas yang saat ini sedang menjadi tren (hype) dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dia menyebut, keluarga Soerbakti selaku pendiri bisa melihat dengan jeli peluang usaha kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Ada olahraga padel di sini, ada juga futsal dan ada golf range gitu untuk driving,” tambahnya.

Dia menambahkan, fasilitas yang diberikan Lorena Sports Hub bisa menjadi opsi olahraga tidak hanya bagi warga Bogor, tetapi juga daerah lain di sekitarnya seperti DKI Jakarta. Apalagi letaknya juga mudah diakses melalui jalan tol oleh warga yang tinggal di luar Bogor. Dia mengajak semua kalangan untuk menjajal aneka fasilitas yang disediakan.

“Gak sampai 10 menit gitu ya, jadi aksesibel. Jadi dari Jakarta dekat, dari Bogor dekat gitu. Ini strategis banget lokasinya. Dan tadi tempatnya nyaman, ada coachnya. Jadi saya ngajak teman-teman segala usia dari mulai balita sampai lansia ya cobalah olahraga yang ada di sini terutama padel,” terangnya.

Sebagai putra asli Bogor, Bima mengaku bangga dan selalu nyaman berada di Bogor. Ia menilai lokasi Lorena Sports Hub berada di kawasan yang sejuk di Bogor Selatan. Menurutnya, daerah tersebut merupakan tempat paling nyaman untuk berolahraga. 

“Kalau di tempat lain mungkin karena saya orang Bogor ya, jadi selalu bangga dan selalu nyaman di Bogor. Gak ada lagi yang lebih nyaman untuk berolahraga dibanding di tempat daerah sini. Ini kan Bogor Selatan, udaranya sejuk,” pungkasnya.

(Suharna) GTN

Minggu, 24 November 2024

Sosialisasi Pilkada 2024 di Hari Tenang, SMSI Kabupaten Bekasi Dorong Animo Partisipasi Masyarakat


BEKASI , GTN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024.

Diawali penyerahan cendera mata oleh Sekretaris SMSI kabupaten Bekasi, Suryo Sudarmo kepada KPU Kabupaten Bekasi, kegiatan yang digelar di hari tenang jelang pencoblosan tanggal 27 November 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi.

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, dalam sambutannya mengatakan bahwa pers harus berperan memastikan proses pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis.

"Kegiatan sosialisasi pilkada hari ini merupakan wujud nyata komitmen SMSI Kabupaten Bekasi dalam proses kehidupan demokrasi di Kabupaten Bekasi yang sehat, transparan, akuntabel. Dan bentuk kepedulian KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," katanya.

Direktur PT Media Informa Indonesia itu mengajak kepada insan pers Kabupaten Bekasi agar dapat berpartisipasi dalam tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024 dengan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024.

“Semoga apa yang kita laksanakan dan dapatkan hari ini bisa memberikan bahan renungan kepada kita agar berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bekasi,” harapnya.

Hadir sebagai narasumber kegiatan sosialisasi pilkada tersebut yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi diwakili Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin dan Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Ahmad Syukri.

Selain itu, juga hadir Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido diwakili Ketua Divisi Sosdiklikparmas, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Ade Muksin, jajaran pengurus SMSI Kabupaten Bekasi, para pengelola perusahaan media online Kabupaten Bekasi dan wartawan yang bertugas liputan di Kabupaten Bekasi juga terlihat hadir dalam sosialisasi pilkada yang bertemakan "Peningkatan Partisipasi Media dan Jurnalis Kabupaten Bekasi pada Pilkada tahun 2024".

Dalam pemaparan materi, Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Akhmad Syukri mengingatkan peran besar media dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada sebagai alat legitimasi yang demokratis untuk memilih pemerintahan dukungan rakyat.

"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada tentu diharapkan oleh semua orang, salah satu kesuksesan Pilkada tidak terlepas dari peran media massa, " papar Akhmad Syukri.

"Tanpa kehadiran media massa, tahapan-tahapan pilkada serentak ini tidak bisa terpublikasi dengan baik, maka peran pers, khususnya SMSI, mempunyai peran strategis untuk dapat menerbitkan atau menyiarkan semua tahapan Pilkada 2024," imbuhnya.

Acara yang diketuai Rizal Suaeb berjalan lancar hingga selesai jam 17.00 wib. 

(***) GTN

POSTINGAN UNGGULAN

Botram SMPN 04 Tambun Selatan, Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Memberikan Edukasi Pelajar Tentang Bahaya Narkoba

KABUPATEN BEKASI, GTN -  Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi turut serta dalam memberikan edukasi dengan mensosialisasikan akan bahaya Na...