45 Persen Total Populasi Penduduk Indonesia Berstatus 'Belum Kawin', Berdasarkan DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

JAKARTA, GTN - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. "Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. "Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Andi Bahtiar) GTN

TNI-Polri Gerebek Sarang Judi Dan Narkoba di Langkat, Puluhan Pelaku Dijaring Serta Ratusan Mesin Judi Dan Sabu Diamankan

KABUPATEN LANGKAT, GTN – Aparat gabungan TNI-Polri berhasil menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi dan penggunaan narkoba di enam titik wilayah Langkat, Sumatera Utara, Kamis (19/12/2024). Operasi besar-besaran ini melibatkan 280 personel gabungan dari Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut, dipimpin langsung oleh Kasdam I/BB dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut.

Dalam keterangannya Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut memaparkan kronologi peristiwa tersebut bahwa," Penggerebekan dimulai dari bedeng-bedeng di Dusun VII Tanjung Pamah, Desa Namourube Julu, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi ini, aparat menemukan barang bukti berupa ratusan mesin judi jackpot, narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya, ganja, dan puluhan kendaraan bermotor yang diduga terkait aktivitas ilegal. Puluhan orang yang diduga terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba turut diamankan," papar Kombes Pol. Yemi Mandagi, pada Rabu (01/01/2025).

"Operasi berlanjut ke Jalan Binjai, Desa Emplasmen Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini, tim gabungan kembali mengamankan puluhan terduga pelaku dengan barang bukti serupa, termasuk narkoba jenis sabu, ganja, berikut alat hisap narkoba (bong)," imbuhnya.

"Usai penggerebekan," sambungnya," Tim gabungan langsung memusnahkan bedeng-bedeng tersebut dengan cara dibakar, agar tak lagi digunakan untuk transaksi maupun tempat menggunakan narkoba. Seluruh barang bukti yang telah disita diserahkan kepada Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut."

"Sementara para terduga pelaku, termasuk seorang oknum anggota TNI, akan menjalani proses hukum. Oknum TNI tersebut kini telah diamankan oleh Pomdam I/Bukit Barisan untuk diproses sesuai ketentuan hukum militer," tandas Kombes Pol. Yemi Mandagi.

Dalam keterangan peristiwa yang sama di lokasi berbeda, Kasdam I/BB menehaskan bahwa," Operasi ini merupakan langkah tegas dan tanpa kompromi dari TNI-Polri dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di wilayah Sumatera Utara," tegasnya, (01/01/2025).

"TNI-Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari ancaman narkotika, khususnya untuk melindungi generasi muda Indonesia," pungkas Brigjen TNI Arif Hartoto.

(Butet) GTN

Terapkan Restorative Justice Kasus Pelaku Dibawah Umur, Polres Pelabuhan Makassar Musnahkan Sejumlah Barang Bukti Narkotika

MAKASSAR, GTN - Polres Pelabuhan Makassar mengambil langkah strategis dengan memusnahkan barang bukti narkoba berupa shabu seberat 3,1 gram dan ganja 3,2 gram. Barang bukti ini berasal dari kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur, di mana pendekatan restorative justice diterapkan sebagai wujud empati terhadap masa depan generasi muda, Selasa (31/12/2024).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku muda untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

"Pendekatan ini adalah bentuk keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Kami tidak ingin generasi muda terjebak lebih dalam di lingkaran kejahatan. Rehabilitasi adalah solusi untuk menyelamatkan masa depan mereka," ujar AKBP Restu Wijayanto.

Selain itu, pemusnahan barang bukti ini menjadi pengingat nyata bahwa narkoba adalah musuh bersama. Polri bersama kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya berkomitmen memberantas peredaran narkoba sekaligus menyelamatkan masa depan anak bangsa melalui edukasi dan rehabilitasi.

"Kesempatan kedua ini adalah harapan baru bagi anak bangsa yang salah langkah. Kami ingin mereka kembali ke jalan yang benar dan menjadi generasi yang berkontribusi positif untuk negara," tambahnya.

Langkah ini merupakan bukti nyata dari dedikasi Polri dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan perhatian khusus pada pemulihan individu yang tersesat. Dengan pendekatan yang humanis ini, diharapkan generasi muda dapat bangkit dan membangun masa depan yang lebih cerah.

"Mari kita bersama melawan narkoba, menjaga masa depan bangsa, dan memberikan harapan bagi generasi muda untuk kembali menapaki jalan yang benar," pungkas AKBP Restu Wijayanto.

(Andi Bahtiar) GTN

Dinilai Menutup Dan Merusak Akses Jalan Umum, PT. Parama Miguno Bumi Winong Kabupaten Kendal Didemo Ratusan Warga

KENDAL, GTN - Karena dinilai warga Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sudah arogan dan tidak memperdulikan warga sekitar. Sejumlah ratusan warga Desa Winong demontrasi menuntut ijin Pertambangan Galian C PT. Parama Miguno Bumi (PMB) dicabut.

Tuntutan ini disuarakan warga Desa Winong dikarenakan, PT. PMB memutus akses jalan penghubung antar Dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Hal ini terkait aktivitas Pertambangan Galian C kegiatan transportasi warga terputus dan terganggu lumpur yang ada.

"Hari ini (red-Senin 30 Desember 2024) kami ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di Lokasi tambang. Aksi ini sebagai bentuk keluhan dan protes atas tercaplok-nya fasilitas umum (fasum) jalan yang menghubungkan Dukuh Duren ke Dukuh sekaligus pusat Desa Winong," kata Ridwan Katamso, Juru Bicara aksi warga Winong, Senin (30/12/2024).

Menurut Ridwan dalam orasinya, kondisi jalan rusak parah dan berlubang sangat lebar serta sangat dalam. Hal ini dikarenakan, jalan atau tanah tersebut, turut ditambang atau digali dan diambil material pasir dan padas-nya.

"Tentu sehingga jalan penghubung antar pedukuhan tersebut, sekarang tidak bisa dilalui sama sekali," ucap Ridwan.

Katanya, setelah dilakukan penelusuran, tanah tersebut digali oleh salah satu Perusahaan tambang yang beroperasi di Lokasi tersebut dan memiliki izin WIUP atas nama PT. PMB. Dimana ijinnya keluarkan oleh dinas ESDM Provinsi Jateng.

"Warga Masyarakat setempat menanyakan mengapa sejumlah luas jalan yang sedianya dipakai untuk fas jalan penghubung antar dukuh ini, bisa diterbitkan izin penambangan. Tentu saja hal ini sangat merugikan, karena mengganggu aktivitas warga dengan matinya akses jalan," jelas Ridwan.

Selain itu lanjutnya, perusakan fasum jalan penghubung tersebut, diketahui PT. PMB juga melakukan pematokan jalan tambang. Yang mana sedianya dipakai untuk akses angkutan hasil tambang bersama-sama dengan sejumlah perusahaan tambang lainnya yang juga beroperasi di areal desa Winong.

"Sejumlah perusahaan tambang lainnya juga terlihat terganggu aktivitas pengangkutan hasil tambangnya. Aksi pematokan ini terpantau diduga terjadi atas prakarsa dan bekingan oknum anggota Polri berpangkat Kompol dengan inisial FSP. Oknum kepolisian ini adalah ayah dari pemilik PT. PMB," ungkap Ridwan.

Dengan munculnya persoalan seperti tersebut di atas, Ridwan Katamso bersama ratusan warga Desa Winong yang melakukan aksi unjuk rasa. Ia bersama warga lainnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah atau instasi yang berwenang supaya bertindak tegas dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) supaya memastikan pertanggungjawaban PT. PMB dapat mengembalikan fungsi jalan sebagai fasum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong.

2. Kepada Kadiv Propam POLRI supaya memeriksa Oknum Polisi berpangkat Kompol dengan inisial FSP yang diduga memback-up dan terlibat langsung melakukan tindakan pematokan tanah. Dimana sedianya dipakai bersama-sama untuk mengangkut hasil tambang dari semua penambang yang sah. Sesuai lokasi pada koordinat yang sama di Desa Winong, sesuai perijinan yang ada.

3. Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah supaya meninjau ulang keabsahan dan kelengkapan izin yang dimiliki oleh PT. PMB yang melakukan pematokan tanah untuk akses jalan tambang bersama, dan melakukan penggalian tanah fasilitas umum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

"Aksi demonstrasi ini kita lakukan dengan damai. Kami warga Desa Winong berharap kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD Propinsi Jateng, serta Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan warga," pungkas Ridwan. 

(Syafrudin) GTN

Perkuat Kolaborasi Riset Dan Inovasi, BSKDN Teken Kerja Sama Dengan ADRI

GORONTALO, GTN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menandatangani kerja sama dengan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI). Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi riset dan inovasi. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor DPD ADRI Gorontalo pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan pihaknya berkepentingan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta terutama dalam melakukan riset. Hasil riset tersebut menjadi dasar bagi BSKDN dalam menyusun rekomendasi kebijakan. 

“Kami sangat berharap dari Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan berbagai hasil penelitian yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan di tingkat Kementerian Dalam Negeri maupun pada pemerintah daerah,” kata Yusharto.

Tidak hanya  memanfaatkan riset sebagai dasar rekomendasi kebijakan, BSKDN Kemendagri juga melakukan sejumlah pengukuran yang didasarkan pada indeks, salah satunya indeks inovasi daerah. Dia mengatakan, skor inovasi Indonesia dibanding beberapa negara lain masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu agar pemerintah daerah (Pemda) agar terus meningkatkan inovasi melalui berbagai kebijakan. Terlebih sejak reformasi birokrasi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk berinovasi.

“Sejak reformasi birokrasi kemarin Bapak-Ibu sekalian sangat terbuka peluang untuk melakukan berbagai perubahan. Berbagai perubahan ini diantaranya bisa berupa diskresi ataupun melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Dirinya menekankan, perguruan tinggi berperan penting dalam meningkatkan inovasi. Namun, dia mencatat bahwa saat ini tak sedikit inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tapi penerapannya di masyarakat kurang optimal. Pemda harus bisa menjadi pihak yang dapat memaksimalkan penerapan inovasi tersebut.

Maka dari itu, Yusharto menyambut baik kerja sama dengan ADRI karena akan menambah mitra untuk meningkatkan inovasi di daerah melalui pemanfaatan berbagai hasil riset. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya dalam meningkatkan inovasi. “Kami sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Di antaranya kami akan mendapatkan tambahan mitra,” ungkapnya.

Yusharto juga menyebukan sejumlah praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemda dalam meningkatkan inovasinya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Hal ini seperti Kabupaten Wonogiri yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kolaborasi ini mendorong mahasiswa untuk menghasilkan inovasi di daerah penugasannya.

Dia juga menjelaskan, Kemendagri melalui BSKDN telah  melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inovasi daerah. Selain melakukan pengukuran, BSKDN Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki inovasi yang berkualitas. Hal ini sebagai upaya untuk membangun ekosistem inovasi yang lebih baik di daerah.

(Andi) GTN

Merasa Dirugikan Kepala Kuli Proyek Parkiran Puskesmas Keluhkan Prilaku Kades, LSM PITP : Kades Brengsek !, LIN : Aparat Desa Sumber Jaya Kutu Kupret !

KABUPATEN BEKASI, GTN - Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan penataan halaman parkir Puskesmas Sumber Jaya di protes Kepala kuli beserta para pekerja kegiatan, keluhan tersebut diungkapkannya kepada para LSM dan Awak Media di lokasi pengerjaan proyek Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Jum'at (20/11/2024).

Pasalnya pekerjaan proyek yang di kerjakan oleh CV.Surya Mas Abadi dengan nilai proyek  Rp 158.050.000,-  yang bersumber dana dari APBD-P Kabupaten Bekasi tersebut di anggap dikerjakan tidak sesuai dengan RAB yang berimbas pada kerugian dari pihak para pekerja proyek tersebut  baik waktu, tenaga maupun pembiayaan dimana hal tersebut berdasarkan atas permintaan PJ Kades SumberJaya, Sumardi menurut Kepala Kuli di lokasi.

"Terus terang saya rugi dengan pekerjaan ini, soalnya enggak sesuai dengan RAB," kata Kepala Kuli yang enggan disebutkan namanya, saat di konfirmasi LSM PITP di lokasi,Rabu (18/12/2024).

" Kalau RABnya kan hanya untuk Puskesmas, ukurannya juga ada jelas, tapi pak Kepala Desa minta saya ngurug juga lapangan Desa dari tanah yang di ambil dari Puskesmas ini, jadi kerjaan yang seharusnya bisa cepat selesai jadi lama gara2 harus urug lapangan Desa lagi," tukasnya menggerutu.

Kepala kuli meminta agar Kepala Desa Sumber Jaya, PJ Sumardi agar bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang di luar aturan dan ketentuan yang ada.

"Saya minta bapak Kepala Desa agar bertanggung jawab dengan pekerjaan di luar RAB, agar kami tidak rugi, sebab saya harus bayar harus bayar para pekerja lagi," terang Kepala Kuli .

"Ya paling tidak ada pengertiannya lah," sambung pekerja kuli lainnya di lokasi.

Koordinator LSM PITP (Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik) menekankan Kepala Desa Sumber Jaya agar bertanggung Jawab terhadap apa yang di lakukannya.

"Menurut saya tukang-tukang itu yang seharusnya dapat bekerja cepat akhirnya terhambat karena ada pemerataan tanah itu yang di luar scedule dan di luar RAB, ini menyalahi aturan," tutur Saefudin Jeje.

"Itu Kepala Desa maupun pemborongnya menyalahi aturan dan bisa dikenakan sangsi tegas itu. Jadi ini jelas Kepala Desa enggak Bener dan melanggar aturan. Jadi wajib bertanggung Jawab..dasar Kepala Desa Brengsek!," tandas Saefudin Jeje.

Disisi lain pada kesempatan berbeda terkait persoalan tersebut Wakil Kepala Departement Inteligent LIN ( Lembaga Investigasi Negara ) mengemukakan tanggapannya dengan menegaskan bahwa.

"Semua aparat Desa Sumber Jaya Kutu Kupret bin Blokochot, susah di temui selalu lempar tanggung jawab," tegasnya saat diminta tanggapannya oleh Awak Media, di lokasi proyek, pada Jum'at (20/12/2024).

Mengenai prilaku Kepala Desa Sumber Jaya yang dinilainya selalu lari bersembunyi dari kejaran LSM dan Wartawan serta Lembaga terkait persoalan tersebut.

" Prilaku Kepala Desa Sumber Jaya, PJ Sumardi masuk kategori Kecoa Busuk, selalu lempar dan lari dari tanggung jawab," pungkas Wakil Kepala Departement Inteligent LIN, Dani Silalahi."

Sejak berita ini di turunkan Tim Awak Media terus menghubungi pihak Desa Sumber Jaya termasuk Kepala Desa, PJ Sumardi untuk mendapat keterangan jelas, namun selalu tidak dapat di temui baik di Desa maupun Kediamannya.

(JLambretta) GTN

 

Sukses Laksanakan Operasi Bedah Jantung Terbuka, RSUD Kab.Tangerang Tercatat Yang Pertama Kali Melakukan di Banten

TANGERANG, GTN - RSUD Kabupaten Tangerang kembali mencatat prestasi dengan sukses melaksanakan operasi bedah jantung terbuka (Coronary Artery Bypass Grafting/CABG) kedua. Operasi ini menegaskan peran RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit pertama yang melakukan operasi bedah jantung terbuka di Provinsi Banten. Sabtu (14/12/2024).

Operasi ini merupakan bagian dari program pengampuan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, bertujuan meningkatkan akses layanan kardiovaskular berkualitas di Banten. Pelaksanaan operasi ini melibatkan kolaborasi tim ahli dari kedua rumah sakit.

Tim RSUD Kabupaten Tangerang dipimpin oleh dr. Hardja Priatna, Sp.JP (K) sebagai Ketua Tim Pelayanan Jantung Terpadu. Operasi ini dijalankan oleh dr. Vera Citra Setiawan Hoe, Sp.BTKV sebagai dokter spesialis bedah thorax kardio vaskular, didukung oleh dr. Mia Amira Callista, Sp.JP, dr. Made Ryan Kharmayani G., Sp.An, dan dr. Fahrul Razi, Sp.An-KIC dari tim anestesi. 

Tim dari RS Jantung Harapan Kita turut memberikan kontribusi besar, termasuk dr. Sugisman, SpBTKV(K) sebagai dokter bedah utama, dr. Prieta Adriane, Sp.An, KAKV, M.Kes sebagai spesialis ICU, serta dr. Budi Nugroho, Sp.An, FCTA sebagai dokter anestesi.

"Operasi CABG dilakukan untuk mengatasi keluhan nyeri dada berulang yang disebabkan oleh penyumbatan pada beberapa cabang pembuluh darah arteri koroner yang ada pada pasien," ujar dr. Hardja Priatna, Sp.JP.(K).

"Prosedur ini memanfaatkan pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk memulihkan aliran darah ke jantung, bertujuan untuk membantu pasien merasakan perbaikan kualitas hidup yang signifikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Tim dari RS Jantung Harapan Kita. mengungkapkan bahwa, Keberhasilan operasi ini membuktikan kesiapan RSUD Kabupaten Tangerang sebagai pusat layanan unggulan kardiovaskular di Banten.

"Dengan fasilitas Pelayanan Jantung Terpadu yang lengkap, RSUD Kabupaten Tangerang terus berkomitmen menyediakan layanan kesehatan berkualitas nasional yang lebih dekat dengan masyaraka," ungkap dr. Sugisman, SpBTKV(K) .

(Suherlan) GTN