Dalam Intaian Sangsi Tegas SMPN 05 Tamsel Dinilai Tak Suka Kebersihan, Kepsek Jarang Ngator Jadi Sorotan Media

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - SMPN 5 Tambun Selatan yang berlokasi di Jalan Griya Asri 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten BekasiKabupaten Bekasi disinyalir tidak menerapkan K3 secara optimal sehingga terlihat kumuh dan tidak sedap di pandang mata, hal tersebut didapati saat Awak Media berkunjung ke sekolah tersebut, pada Selasa (14/04/2026).

Namun sayangnya saat disambangi Kepala Sekolah tidak ada di sekolah, kendati kerap kali di kunjungi, Kepala Sekolah Dra.Nunuk Purwatiningsih maupun Humas Sekolah selalu tidak ada di kantor dengan berbagai dalih pesan yang di titipkan pada penjaga Sekolah.

"Kepala Sekolah tidak ke sekolah mungkin langsung ke Dinas Pendidikan dan humas tidak ada di tempat sedang MGMP," kata Erick Keamanan Sekolah saat dikonfirmasi.

Hal tersebut di alami pula oleh orang tua murid yang bermaksud menemui Kepala Sekolah SMPN 05 Tambun Selatan namun kesia-siaan yang didapati.

"Iya, kami juga seperti itu..ada keperluan dengan Kepala Sekolah. Sudah dia kali datang tapi selalu tidak ada...capek bolak-baliknya," ujar Orang Tua Murid yang tidak berrsedia disebutkan namanya.

Dalam pantauan Awak Media di sekeliling area Sekolah, nampak sampah menumpuk di pojok-pojiok dan di belakang luar ruang kelas, yang terlihat kumuh dan kotor serta terkesan tak terurus. 

Sehingga menimbulkan pandangan peñgunjung bahwa, "Sekolah SMPN 05 Tambun Selatan Tidak Suka Akan Kebersihan".

Tim Awak Media  berupaya untuk terus mengkonfirmasi pihak Sekolah guna mendapatkan penjelasan dan keterangan langsung baik dari Kepala Sekolah maupun Humas Sekolah yang diketahui selalu tidak ada di kantor.

Terkait akan hal itu Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) angkat bicara.

"Pihak Kepala Sekolah berkewajiban melakukan penerapan K3 Bagi Sekolahnya," ujar Juliantika Puspita 15/4) saat diminta tanggapannya oleh Tim Awak Media di Kantornya.

Kewajiban sekolah menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat bagi warga sekolah.

"Hal ini mencakup penyediaan fasilitas aman, pelatihan, sosialisasi peraturan, serta perlindungan fisik dan mental agar terhindar dari kecelakaan atau penyakit akibat aktivitas sekolah," katanya.

Mengenai bentuk kewajiban Sekolah dalam K3, Ia juga menjelaskan bahwa, "Penyediaan Sarana Keamanan: Menyediakan fasilitas yang aman, seperti alat pemadam api (APAR), jalur evakuasi yang jelas, sarana P3K, serta bangunan yang laik fungsi," jelasnya.

Terkait Peraturan dan Budaya K3 serta Sosialisasi dan Edukasi diterangkan juga dalam penaparannya.

"Membuat peraturan tertulis seperti kebijakan larangan merokok, poster K3, penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), dan pelaksanaan jumat bersih," terangnya.

Lanjutnya, "Memberikan edukasi terkait K3 kepada siswa, staf, dan guru untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya di lingkungan sekolah."

Sementara tentang Pengawasan dan Pelatihan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas kebijakan K3 dan P3K, termasuk mengadakan pelatihan bagi staf, sebagaimana dijelaskan dalam panduan Penerapan Program K3 di Lingkungan Sekolah.

"Dengan menerapkan K3 secara konsisten, sekolah berkontribusi dalam menjaga kesehatan fisik dan mental seluruh warga sekolah, " terang Juliantika.

Sangsi Tegas Maupun Administratif Bagi Sekolah Tak Terapkan K3

Sanksi bagi sekolah yang tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencakup denda administrasi hingga Rp 15 juta, sanksi hukum pidana (kurungan 1 tahun), dan pencabutan izin operasional, terutama jika terjadi kecelakaan berat.

"Pelanggaran K3 juga berdampak pada penurunan reputasi sekolah, gangguan proses belajar-mengajar, serta tanggung jawab hukum perdata," ungkap Puspita.

Berikut rincian sanksi tidak menerapkan K3 di lingkungan sekolah:

Sanksi Administratif:

Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha/sekolah, hingga pembekuan atau pencabutan izin operasional sekolah.

Sanksi Pidana: 

Berdasarkan UU Keselamatan Kerja, pelanggaran dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Tanggung Jawab Perdata:

Jika kelalaian menyebabkan cedera atau kematian pada siswa/tenaga pendidik, pihak sekolah dapat dituntut ganti rugi secara perdata.

Sanksi Sosial/Reputasi:

Penurunan kepercayaan masyarakat, citra sekolah menjadi buruk, dan berkurangnya minat calon siswa untuk mendaftar.

Penerapan K3 di Sekolah

Penerapan K3 di sekolah (terutama di bengkel kerja/laboratorium SMK) wajib dipatuhi untuk menghindari bahaya.

"Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan instruktur/guru, bertanggung jawab atas keselamatan," tegas Puspita.

"Pelanggaran sering kali berkaitan dengan kurangnya sarana pengaman, pelatihan K3, atau budaya disiplin," tambahnya.

Contoh Sanksi untuk Siswa/Staf

Faktor tindakan tidak aman oleh siswa juga bisa diberikan sanksi, seperti:

- Teguran lisan atau tertulis.
- Pengurangan nilai atau sanksi disiplin lainnya.
- Larangan mengikuti praktikum di lab/bengkel.

"Pastikan sekolah memiliki Sistem Manajemen K3 dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi hukum," pungkas Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan LSM LPKN, Juliantika Puspita.

(Iwan Joggie) GTN

Pengawas Dinas Bekasi Kota Tak Bertindak Pada Proyek Jaling Langgar Aturan, Warga : Orang Pemkot Bekasi Yang Kagak Bener!

KOTA BEKASI, GOWATALLO NEWS - Pekerjaan pengecoran jalan lingkungan di Jalan Pulau Sumbawa 7 Perumnas III, Rt 03/ Rw 10, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur diduga sang pemborong proyek sangat berani terang-terangan langgar aturan didepan hidung dan moncong para Pengawas dari Dinas PUPR (Distaru) Kota Bekasi yang hadir di lokasi kegiatan, pada Selasa (07/04/2026). 

Pasalnya didalam melaksanakan kegiatan pengecoran tersebut tidak dilengkapi dengan Papan Proyek kegiatan dan para pekerjapun tak menggunakan APD saat bekerja di tambah dengan kualitas beton disinyalir tak sesuai dengan standar kualitas pengecoran jalan lingkungan.

"Plang pekerjaan kayaknya sih enggak ada..ini juga betonnya menurut saya encer, standarnya saya enggak tau, tapi kalau menurut orang umum sih encer. Kalau terlalu encer seperti ini kekuatannya ya tidak menjamin..biasanyakan ada mutu standarnya...ini terlalu encer dan plangnya juga memang tidak ada," ujar Harwanto warga setempat.

Ditanyakan bila pekerjaan melanggar aturan dengan tanpa Papan Proyek namun Pengawas lapangan dari Dinas terkait hadir namun tidak ada tindakan?

"Tidak wajarlah..ya salah itu berarti orang Pemdanya yang kaga bener. Harusnya pakai Plang..kalau enggak ada plangnya harusnya Pengawas Dinasnya bertindak. Jadi menurut saya Pengawas Pemkotnya tidak bekerja sesuai TUPOKSI nya...yang jelas itu orang Dinasnya pada kaga bener itu," tukas Harwanto.

Warga setempat lainnyapun berkomentar pedas terkait pekerjaan yang dinilainya melanggar aturan.

"Orang Dinasnya itu sih pak yang kerjanya cuman makan gaji buta. Tidak mau ambil tindakan..seharusnya langsung ditegur dong kalau memang melanggar aturan..jadi jangan diam aja," potong Sabar.

"Apalagi betonnya encer begini dan yang kerja gak pake atribut pengaman,ah..PUPR Bekasi Kota emang banyak kaga benernya,"sambung Nisin  warga setempat lainnya.

Sedangkan Ketua Rw 10 saat dikonfirmasi Awak media mengatakan," Pekerjaan ini dari Dinas, Plang pekerjaannya enggak ada, ini pengajuan dari kita, cuma kemaren sudah di ukur dari sini sisanya di bawa ke Rt 06...kalau plangnya ini memang tidak ada," kata Yasin.

Sementara Kordinator Pengawas Dinas saat ditanyakan terkait pekerjaan proyek pengecoran jalan tanpa di lengkapi dengan Papan Proyek?

"Sebenarnya tidak bisa dibenarkan..iyakan saya sudah ngomong sama dia supaya Papan Proyeknya di pasang...sayakan sudah wanti-wanti saat bekerja Papan Proyeknya harus sudah ada. Paling pokok utama itu Papan Proyek...kalau ketebalannya 10 cm..ini peningkatan," ungkap Sahwali.

Diketahui Sahwali datang bersama empat pengawas lainnya, Usman dan lainnya. namun terlihat tidak ada tindakan sama sekali yang dilakukan para Pengawas Distaru sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (TUPOKSI). Sementara pelaksana pekerjaan dan konsultan tidak nampak batang hidungnya di lokasi, diduga mereka lari sembunyi dari kejaran wartawan. Sehingga Awak Media tidak mendapatkan keterangan jelas dari Konsultan yang sudah dibayar mahal oleh negara dan pelaksana proyek yang tidak mau ketahuan belangnya dalam melakukan tindakan korupsi.

(Joggie) GTN

SMSI Menunggu Hasil Rapimnas, Tentukan Sikap Atas Perjanjian Dagang RI–AS

JAKARTA, GOWA TALLONEWS – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. 

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. 
Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

Sikap RAKERNAS SMSI

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.
2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.
3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan Publik.
4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.
5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. 

(***) GTN

DPP ASWIN : 'SELAMAT MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/ 2026 M'

*السَّلاَمُـ عَلَـيْڪمْـ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ*

Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Internasional (DPP ASWIN), Irwan Awaluddin SH Mengucapkan ;

*بسم الله الرحمن الرحيم.*        

Sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan 1447 H

"Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf dari tutur kata serta sikap yang kurang berkenaan dan atas segala kesalahan, kekhilafan selama Ini"
"Saatnya menyalakan kembali lentera di dalam hati. Semoga puasa kita bukan hanya menahan lapar, tetapi meningkatkan kualitas iman".
"Selamat menyambut Ramadhan. Semoga bulan penuh rahmat ini membawa kedamaian dan keberkahan untuk kita semua".
"Selamat berpuasa. Semoga setiap lapar dan dahaga menjadi penggugur dosa dan kekuatan diri".
"Ramadhan is not just about fasting, but celebrating togetherness and compassion. Happy fasting!"

*_SELAMAT MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H_* 

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّق*

*MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN* 

 *تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَا وَ مِنْكُمْ jصِياَمَنَا وَ صِيَامَكُمْ كُلُّ عَامٍ وَ أَنْتُمْ بِخَيْرٍ* 
 
*وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ*
 
🌟 *Marhaban Ya Ramadhan* 🌙

Perjudian 'Gelper Jon Ketek' Merebak di Lancang Kuning', AKJII : Dimana APH?

PEKANBARU,  GOWA TALLO NEWS - Di balik kota yang di juluki "Lancang Kuning" ini, hiruk-pikuk hiburan tersebar dimana mana, ada realitas mencengangkan yang luput dari perhatian publik dan seolah luput pula dari pantauan Aparat Penegak Hukum (APH). Diantaranya adalah geliat Gelanggang Permainan (Gelper) yang menjelma menjadi arena perjudian terselubung.(07/02/2026).

Hasil investigasi Tim Aliansi Kajian Jurnalistik Indenpenden Indonesia (AKJII ) di lapangan mengungkap bahwa sejumlah lokasi gelper di jalan Riau Pekanbaru khususnya milik "Jon Ketek", yang tak hanya menyuguhkan hiburan semata, melainkan juga telah menjelma menjadi tempat berlangsungnya praktik perjudian yang terang terangan tanpa tersentuh hukum terus berjalan lancar tampa hambatan.

"Di lokasi-lokasi ini, perputaran uang tidak dilakukan secara terang-terangan. Namun, melalui sistem tukar-menukar koin, hadiah yang dapat dikonversi kembali menjadi uang tunai, permainan berjalan nyaris tanpa henti. Transaksi dilakukan senyap, tanpa intimidasi, dan yang paling mencolok tanpa gangguan dari aparat penegak hukum" ungkap Tim Investigasi AKJII.

"Tempat-tempat semacam ini mudah ditemui di kota Lancang Kuning ini ,seperti di jalan Riau milik "Jon Ketek". Izin usaha sering kali tidak tampak jelas, bahkan sebagian besar tidak terpampang. Pengawasan terhadap usia pengunjung pun hampir nihil, sehingga membuka peluang bagi remaja untuk turut terlibat dalam praktik yang mencederai moral bangsa," tutur Tim Investigasi AKJII Riau.

"Lebih ironis lagi, operasional gelper-gelper ini berlangsung sepanjang hari. Sepertinya tidak ada batas waktu dan tidak ada hari libur. Jika ini disebut hiburan, maka bentuk hiburan itu telah menjauh dari norma, etika, dan hukum yang berlaku," sambung mereka.

Tak sedikit masyarakat yang terkejut ketika mendapati bahwa beberapa gelper yang sempat disegel sebelumnya kini justru kembali buka lebih terang-terangan, lebih berani.

"Seolah-olah penutupan hanyalah formalitas. Setelah badai kecil reda, semua kembali seperti semula seolah tak ada efek jera dan tak ada pengawasan berkelanjutan. Namun yang tersisa hanyalah sejumlah pertanyaan besar bermunculan, Dimana para Aparat Penegak Hukum Berada? .Dilokasi mana system Penegakkan Hukum berlaku?.Apakah Aparat Penegak Hukum sudah menjalankan kinerjanya sesuai dengan Tupoksinya?," tutur Tim Investigasi AKJII.

Dugaan publik soal adanya beking kuat di belakang bisnis ini pun mulai menyeruak. Nama-nama besar disebut-sebut terlibat, termasuk adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum. Skema tersebut disinyalir bukan lagi pengusaha kelas teri, tapi jaringan rapi kelas kakap yang nyaris tak tersentuh hukum.

Sementara itu, Aparat Penegak Hukum di tingkat lokal terlihat lebih sibuk menjaga suasana “Hari Tenang”, ketimbang melakukan penegakkan aturan. 
"Tak ada razia berarti yang dilakukan dan tak ada penertiban berkelanjutan. Bahkan, tak ada penjelasan terbuka kepada masyarakat," ungkap Tim.

Ketika publik mulai bertanya, dimana jawaban yang di lontarkan selalu bersifat mengambang. Ketika masalah mencuat, yang muncul justru pembiaran.

"Situasi ini menciptakan ironi besar, terutama ketika Pemerintah Pusat sedang gencar menertibkan berbagai hal yang bersifat ilegal," tukas Tim Investigasi AKJII.

Komitmen Presiden Prabowo dalam upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi, Perjudan, Ilegal loging,Tambang Tak Berizin dan lainnya yang Notabene merugikan Negara serta merusak mental rakyat kerap di gaungkan dengan menyuarakan semangat untuk membangun manusia unggul, memperkuat karakter bangsa, dan menegakkan hukum sebagai panglima.

Dimana hal tersebut telah diatur dalam  Pasal 426 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur Tentang Tindak Pidana Perjudian oleh Bandar/Pengelola, yang mengancam," Siapa saja yang menawarkan, menyediakan, mengelola, atau menjadikan judi sebagai mata pencaharian dengan penjara hingga 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar."katanya.

"Tapi di Pekanbaru,masyarakat dibiarkan tumbuh dekat dengan praktik perjudian. Jika hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah, maka tak ada lagi yang bisa diandalkan dari keadilan. Jika tindakan hanya dilakukan ketika sorotan publik membesar, maka yang sedang dijalankan bukanlah penegakan hukum, tapi sandiwara hukum," tandas AKJII.

(Tim AKJII - Riau) GTN

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026, Menteri Fadli Zon Akan Letakkan Batu Pertama Museum Siber di Banten

JAKARTA, GOWATALLO NEWS – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Minggu,08 Februari 2026, pukul 15:00 WIB di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 7 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, Tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium Media Siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara Media Siber dan Negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan.

"Termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan," tutur Muhammad Asrian Mirza.

"Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten," kata Firdaus, "Diharapkan menjadi simbol kolaborasi Negara dan Media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan Pers dan Kebudayaan Indonesia di era Digital."

Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan. Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

"Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.Di era digital, peran itu berlanjut melalui Media Siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru," ungkap Ketua Umum SMSI Firdaus

"Melalui jaringan Media hingga ke Daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan," imbuhnya.

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran Pers dan Wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

"Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan," ungkapnya.

Lanjutnya, "Dari cerita rakyat hingga berita digital, Pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri," pungkas Ketua Umum SMSI Firdaus.

(*) GTN

Polres Metro Bekasi Gelar Sertijab,Tongkat Komando Kombes Pol Mustofa Resmi Diserahkan Pada Kombes Pol Sumarni

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Polres Metro Bekasi menggelar kegiatan serah terima jabatan Kapolres. Kombes Pol Sumarni resmi menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi menggantikan Kombes Pol Mustofa melalui rangkaian acara pisah sambut yang dilaksanakan di Gedung Promotor Mapolres Metro Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (07/01/2026).

Kegiatan serah terima jabatan yang dirangkaikan dengan acara pisah sambut ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, jajaran pejabat utama Polres Metro Bekasi, para kapolsek, perwira dan anggota Polri, serta perwakilan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur stakeholder terkait lainnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kombes Pol Sumarni menyampaikan sambutan perdananya sebagai Kapolres Metro Bekasi dengan mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan pimpinan Polri serta apresiasi atas pengabdian dan capaian kinerja Kombes Pol Mustofa selama memimpin Polres Metro Bekasi.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan berbagai program yang telah berjalan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepolisian yang optimal di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

“Sebagai Kapolres Metro Bekasi yang baru, kami mohon izin untuk melanjutkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kombes Pol Mustofa. Berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih menjadi fondasi penting dalam menjaga kondusivitas wilayah,” ujar Sumarni.

Sumarni juga berharap dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Polres Metro Bekasi, mulai dari pejabat utama, para kapolsek, perwira, anggota Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN), dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Apa yang selama ini telah diberikan kepada Bapak Kombes Pol Mustofa, kami harapkan juga dapat diberikan kepada kami. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kombes Pol Mustofa dalam keterangannya usai serah terima jabatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran serta masyarakat Kabupaten Bekasi selama masa kepemimpinannya di Polres Metro Bekasi.

Ia menilai berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama dan berharap kepemimpinan selanjutnya dapat melanjutkan serta menyempurnakan program-program yang telah berjalan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Saya berharap kepemimpinan selanjutnya dapat melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang telah berjalan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Mustofa.

Mustofa juga menyampaikan keyakinannya bahwa Polres Metro Bekasi akan terus berkembang di bawah kepemimpinan Kombes Pol Sumarni. Selain itu, ia memohon doa restu untuk menjalankan amanah baru sebagai Direktur Polisi Air (Dirpolair) Polda Metro Jaya.

(Af/Rd) GTN